Lewati ke konten
Aktual

Tahanan Narkoba Makan Bersama Kapolres Asahan, LSM Penjara Desak Ombudsman Turun Tangan

November 17, 2026   |   3 menit baca

MEDAN – Video yang memperlihatkan seorang tahanan perkara narkotika diduga makan bersama Kapolres Asahan di sebuah restoran mewah menjadi perhatian publik. Peristiwa yang beredar luas di media sosial itu memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengawasan tahanan dan kepatuhan aparat terhadap aturan yang berlaku.

Merespons kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Penjara Indonesia Provinsi Sumatera Utara meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dalam peristiwa tersebut.

Ketua DPD LSM Penjara Indonesia Sumut, Rahmadsyah, menilai perlu ada penjelasan terbuka dari pihak kepolisian mengenai keberadaan tahanan di luar rumah tahanan hingga terlihat berada satu meja dengan Kapolres Asahan.

Menurutnya, sejumlah hal harus diperjelas, mulai dari mekanisme pemberian izin keluar tahanan, alasan kegiatan tersebut dilaksanakan, hingga pihak yang memiliki tanggung jawab atas aktivitas itu.

Rahmadsyah menilai peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila tidak segera dijelaskan kepada masyarakat.

“Rakyat kecil yang melakukan pencurian ayam bisa langsung diborgol, sementara tahanan kasus narkoba justru terlihat makan di restoran mewah. Di mana letak keadilan jika perlakuan seperti ini terjadi?” ungkapnya.

Tak hanya mempertanyakan prosedur keluarnya tahanan, Rahmadsyah juga meminta transparansi mengenai biaya makan bersama tersebut. Ia menilai publik berhak mengetahui siapa yang menanggung pembiayaan dan dari mana sumber uang yang digunakan.

“Uang siapa yang digunakan untuk makan di restoran mewah tersebut? Apakah menggunakan uang pribadi, keluarga tahanan, atau sumber lainnya? Ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegas Rahmadsyah.

Ia menambahkan, posisi seorang tahanan yang terlihat duduk bersama pejabat kepolisian tersebut juga perlu mendapat penjelasan. Karena itu, pihak Polres Asahan diminta memaparkan kronologi, tujuan, serta landasan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bagi LSM Penjara Indonesia Sumut, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas makan bersama. Lebih jauh, peristiwa tersebut menyangkut profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Atas persoalan itu, Rahmadsyah menyampaikan tiga poin desakan.

Pertama, meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi, khususnya terkait prosedur keluarnya tahanan dari tempat penahanan serta transparansi pembiayaan kegiatan tersebut.

Kedua, mendesak Polda Sumatera Utara memeriksa dan meminta klarifikasi Kapolres Asahan agar seluruh informasi mengenai kejadian tersebut dapat diketahui secara jelas dan objektif.

Ketiga, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan kewenangan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta Ombudsman RI Sumut segera memeriksa dan mengusut tuntas dugaan maladministrasi ini, karena persoalan tersebut menyangkut integritas penegak hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Rahmadsyah berharap penanganan perkara dan pelaksanaan tugas kepolisian senantiasa mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, serta tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan status sosial maupun latar belakang seseorang.

Ia juga mengingatkan agar peristiwa semacam ini tidak dibiarkan berkembang menjadi persepsi negatif bahwa hukum lebih keras terhadap masyarakat kecil, tetapi justru longgar terhadap pihak tertentu.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari Polres Asahan masih diperlukan, terutama mengenai kronologi kejadian, status hukum tahanan, dasar pemberian izin keluar dari tempat penahanan, serta sumber pembiayaan kegiatan makan bersama tersebut.

DPD LSM Penjara Indonesia Sumut berharap Ombudsman dan Polda Sumatera Utara dapat menindaklanjuti persoalan ini secara profesional, transparan, dan objektif demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

(Pitri NST)

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan pandangan dan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak serta-merta mencerminkan atau mewakili pandangan redaksi SajanBestie.com.

Tulis komentar

Alamat surel tidak akan dipublikasikan.