Bayangkan sebuah kapal sedang berlayar di tengah lautan. Di dalamnya ada seorang kapten yang bertanggung jawab menentukan arah perjalanan dan seorang wakil kapten yang harus selalu siap mengambil alih kemudi jika sesuatu terjadi. Ketika wakil kapten tiba-tiba mengundurkan diri, persoalannya tentu bukan sekadar mencari orang yang bisa berdiri di samping kapten. Kapal itu tetap harus berlayar, awak kapal membutuhkan kepastian, dan penumpang berhak mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab jika keadaan darurat terjadi.
Kurang lebih seperti itulah situasi yang kini dihadapi Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. Sejak itu, bangsa ini menghadapi pertanyaan yang jarang muncul dalam sejarah politik pascareformasi: siapa yang pantas mengisi posisi orang nomor dua di republik ini, dan melalui proses seperti apa?
Konstitusi sebenarnya sudah menyediakan jalurnya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
Mekanisme ini juga menjadi dasar pembahasan mengenai pemilihan pengganti melalui sidang paripurna MPR, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dengan demikian, secara konstitusional, Indonesia tidak sedang mencari jalan baru. Kita sudah memiliki aturan yang mengatur bagaimana kekosongan tersebut harus diatasi.
Namun, ada satu hal yang perlu kita bedakan. Prosedur pengisian jabatan bisa saja jelas, tetapi kualitas orang yang dipilih belum tentu terjamin. Kita tidak sedang memilih seseorang untuk sekadar mengisi kursi kosong. Wakil presiden adalah pejabat yang sewaktu-waktu harus siap menggantikan presiden. Karena itu, proses pemilihannya tidak boleh diperlakukan seperti urusan administratif atau sekadar hasil tawar-menawar politik di ruang tertutup.
Bursa Nama dan Godaan Spekulasi Politik
Dalam beberapa hari terakhir, nama-nama mulai beredar. Sejumlah tokoh dari partai politik, kabinet, hingga pimpinan lembaga negara disebut-sebut berpotensi menjadi pengganti Gibran. Situasi seperti ini sebenarnya wajar dalam politik. Ketika sebuah jabatan penting mengalami kekosongan, publik dan elite politik akan mulai memperkirakan siapa yang paling mungkin mengisinya.
Masalahnya, spekulasi sering kali bergerak lebih cepat daripada informasi resmi. Antara bahkan perlu menurunkan klarifikasi bahwa kabar penunjukan salah satu pimpinan DPR sebagai pengganti wakil presiden merupakan informasi hoaks. Ini menjadi pengingat bahwa ketika proses politik berlangsung tanpa komunikasi yang memadai, ruang kosong informasi akan mudah diisi rumor.
Kita tentu tidak bisa melarang masyarakat membicarakan calon wakil presiden. Justru pembicaraan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ada perbedaan antara membicarakan kemungkinan dan memperlakukan rumor seolah-olah sudah menjadi keputusan resmi. Apalagi jabatan yang sedang dibicarakan bukan jabatan biasa, melainkan salah satu posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sikap partai-partai politik juga menarik dicermati. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. PAN dan Demokrat pun menyatakan tidak mengajukan nama. Sikap tersebut dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan presiden dalam mengusulkan calon. Akan tetapi, di sisi lain, keadaan ini juga memperlihatkan bahwa proses penentuan kandidat akan sangat bergantung pada keputusan di lingkungan presiden.
Menurut sejumlah pemberitaan, Presiden Prabowo akan menentukan langkah setelah menyelesaikan kunjungan ke Filipina dan Tiongkok. Sementara itu, muncul pula pandangan bahwa pengganti Gibran sebaiknya berasal dari lingkungan partai koalisi pendukung pemerintah. ProDEM, misalnya, menyampaikan pandangan bahwa posisi tersebut seharusnya diisi oleh tokoh dari partai pengusung Presiden Prabowo.
Pandangan itu memiliki logika politik tersendiri. Pemerintahan membutuhkan dukungan partai-partai agar kebijakan dapat berjalan dan hubungan antara eksekutif dengan parlemen tetap terjaga. Namun, apakah stabilitas koalisi harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam memilih wakil presiden? Di sinilah persoalannya mulai menarik untuk kita bahas lebih jauh.
Ketika Kursi Wakil Presiden Menjadi Persoalan Kekuasaan
Dalam ilmu politik, ada teori yang dikenal sebagai coalition theory atau teori koalisi. Teori ini menjelaskan bagaimana partai-partai politik membangun kerja sama untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan yang melibatkan banyak partai, dukungan politik sering kali tidak cukup diperoleh oleh satu kelompok saja. Karena itu, partai-partai membentuk koalisi, menyepakati kepentingan bersama, dan membagi tanggung jawab pemerintahan.
Jika kita menggunakan kacamata teori tersebut untuk membaca situasi sekarang, pemilihan pengganti Gibran bukan hanya persoalan mencari figur yang memiliki kemampuan memimpin. Ada pula pertimbangan tentang keseimbangan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Siapa yang akan mendapatkan posisi strategis? Partai mana yang akan memperoleh ruang lebih besar? Bagaimana keputusan tersebut memengaruhi hubungan politik antara presiden dan para pendukungnya?
Pertimbangan seperti itu bukan sesuatu yang asing dalam politik. Dalam pemerintahan koalisi, pembagian posisi dapat menjadi salah satu cara menjaga kesepakatan dan mencegah konflik antarkelompok. Akan tetapi, teori koalisi juga membantu kita memahami risiko ketika pembagian kekuasaan terlalu dominan dibandingkan kebutuhan pemerintahan.
Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang mencari direktur operasional baru. Para pemegang saham tentu memiliki kepentingan masing-masing. Mereka mungkin menginginkan orang dari kelompoknya sendiri agar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Namun, jika direktur dipilih hanya karena kedekatan dengan pemegang saham, bukan karena kemampuan mengelola perusahaan, yang dirugikan pada akhirnya adalah perusahaan itu sendiri.
Hal serupa bisa terjadi dalam pemerintahan. Wakil presiden memang memiliki posisi strategis dalam keseimbangan politik, tetapi ia bukan sekadar wakil partai atau perwakilan kelompok pendukung presiden. Ia merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang harus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, stabilitas koalisi semestinya menjadi salah satu pertimbangan, bukan satu-satunya ukuran. Kepentingan partai boleh diperhitungkan, tetapi kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan harus ditempatkan lebih tinggi.
Empat Hal yang Layak Ditagih Publik
Terlepas dari siapa yang akhirnya dipilih, masyarakat memiliki alasan kuat untuk ikut mengawal proses ini. Kita tidak perlu menjadi anggota partai politik atau pengamat pemerintahan untuk memahami bahwa kualitas wakil presiden akan berpengaruh terhadap perjalanan negara. Setidaknya ada empat hal yang layak menjadi perhatian publik.
Pertama, kapasitas dan rekam jejak. Wakil presiden seharusnya memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk membantu menjalankan pemerintahan. Ia perlu memahami persoalan ekonomi, birokrasi, pembangunan, serta berbagai persoalan strategis yang dihadapi negara. Lebih dari itu, ia harus mampu mengambil keputusan ketika presiden berhalangan menjalankan tugasnya.
Kita tentu tidak sedang mencari orang yang hanya pandai berbicara di depan kamera atau memiliki popularitas tinggi. Popularitas mungkin membantu seseorang dikenal masyarakat, tetapi kemampuan mengelola persoalan negara membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Pengalaman, pemahaman kebijakan, dan kemampuan bekerja sama jauh lebih penting.
Kedua, integritas. Jabatan tinggi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral yang tinggi pula. Rekam jejak yang baik, keterbukaan terhadap publik, dan kesediaan menghindari konflik kepentingan merupakan hal mendasar. Integritas bukan bonus yang boleh dipertimbangkan belakangan, melainkan syarat minimum bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik.
Ketiga, transparansi proses. Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti prosesnya harus menjadi misteri bagi masyarakat. Publik perlu mengetahui siapa calon yang diajukan dan apa pertimbangan di balik pilihan tersebut.
MPR juga sebaiknya tidak memandang pemilihan ini hanya sebagai formalitas. Forum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk menguji kapasitas calon, mendengar pandangan mereka tentang arah pemerintahan, serta memastikan komitmen terhadap konstitusi. Keterbukaan semacam ini penting agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, kejelasan peran. Kita juga perlu bertanya, apa yang akan dikerjakan oleh wakil presiden berikutnya? Apakah ia akan mendapatkan tanggung jawab khusus dalam bidang ekonomi, pembangunan daerah, koordinasi pemerintahan, atau bidang strategis lainnya? Pembagian tugas yang jelas akan membantu masyarakat menilai kinerja wakil presiden, bukan sekadar melihat kehadirannya dalam acara-acara kenegaraan.
Keempat hal ini sebenarnya bukan tuntutan yang berlebihan. Justru itulah standar minimum yang semestinya kita harapkan dari proses pengisian jabatan setinggi wakil presiden.
Jangan Terjebak Kalkulasi Politik Jangka Pendek
Setiap pergantian pejabat tinggi di tengah masa jabatan selalu menghadirkan peluang sekaligus godaan politik. Para elite tentu akan menghitung komposisi koalisi, hubungan antarpartai, pembagian pengaruh, hingga peta kekuatan menjelang Pemilu 2029. Dalam politik, kalkulasi semacam ini hampir tidak mungkin dihindari.
Namun, ada batas yang perlu dijaga. Jangan sampai kebutuhan mempertahankan koalisi membuat kepentingan publik berada di urutan belakang. Jangan pula sampai jabatan wakil presiden diperlakukan sebagai hadiah politik bagi kelompok yang dianggap paling berjasa mendukung kekuasaan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kepentingan mempertahankan pemerintahan dan kepentingan menjalankan pemerintahan dengan baik. Keduanya memang berkaitan, tetapi tidak selalu identik. Pemerintahan yang stabil belum tentu menghasilkan kebijakan yang berkualitas apabila orang-orang di dalamnya tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Presiden tentu membutuhkan mitra yang bisa dipercaya. Namun, kepercayaan politik seharusnya tidak hanya dibangun berdasarkan kedekatan atau kesamaan kepentingan. Kepercayaan juga perlu tumbuh dari kemampuan bekerja, kejujuran, dan kesamaan komitmen dalam menjalankan amanat konstitusi.
Tenggat waktu paling lama 60 hari memberikan batas yang jelas bagi proses pengisian jabatan tersebut. Waktu itu seharusnya dimanfaatkan untuk mempertimbangkan calon secara matang, bukan untuk memperpanjang tarik-menarik kepentingan. Tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa pertimbangan, tetapi juga tidak ada alasan untuk membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama.
Yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Nama-nama calon perlu diumumkan secara jelas, alasan pengusulan perlu dapat dipahami, dan proses pemilihan harus berjalan sesuai konstitusi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton yang menerima hasil akhir, tetapi juga dapat mengawasi bagaimana keputusan penting tersebut diambil.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Pengganti
Pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan peristiwa konstitusional yang mekanismenya telah diatur dalam UUD 1945. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin bahwa hasil akhirnya akan menjadi pilihan terbaik. Konstitusi memberikan jalan, sedangkan kualitas keputusan tetap bergantung pada kebijaksanaan para pengambil keputusan.
Karena itu, kita sebaiknya tidak terlalu cepat terjebak dalam perdebatan mengenai siapa yang paling berpeluang menduduki kursi tersebut. Nama-nama boleh saja dibicarakan, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang membuat seseorang layak menjadi wakil presiden. Apakah ia memiliki kapasitas? Apakah integritasnya dapat dipercaya? Apakah ia mampu bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok politik yang mengusungnya?
Pada akhirnya, wakil presiden yang baru akan dinilai melalui pekerjaan yang dilakukannya. Ia tidak cukup hanya hadir dalam acara kenegaraan, mendampingi presiden, atau menyampaikan pernyataan resmi. Masyarakat membutuhkan sosok yang benar-benar mampu memberikan kontribusi bagi jalannya pemerintahan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan: cara seseorang memperoleh jabatan juga penting. Proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan legitimasi politik yang lebih kuat. Sebaliknya, keputusan yang terkesan hanya lahir dari kesepakatan tertutup berisiko menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan sejak awal.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menduduki jabatan tinggi. Tantangannya justru memastikan bahwa orang yang terpilih benar-benar memahami besarnya tanggung jawab yang akan dipikul. Sebab, kursi wakil presiden bukan sekadar tempat untuk menempatkan seseorang dalam struktur kekuasaan. Di sana ada tanggung jawab konstitusional, kepercayaan rakyat, dan masa depan pemerintahan yang harus dijaga.
Jadi, pertanyaan kita seharusnya bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan siapa yang paling mampu menjalankan amanat tersebut. Sebab, republik ini membutuhkan wakil presiden yang bukan sekadar bisa menggantikan posisi seseorang, tetapi juga sanggup menjalankan tanggung jawab besar ketika bangsa dan negara membutuhkannya.