Sore hari di Banda Aceh selalu punya cara sendiri untuk membuat kita betah berlama-lama. Secangkir kopi panas, suara kendaraan yang sesekali melintas, percakapan ringan di warung kopi, dan langit yang perlahan berubah warna menjelang malam. Di tengah suasana seperti itu, pembicaraan sering kali bergerak dari hal-hal sederhana menuju persoalan yang lebih serius. Politik, pendidikan, ekonomi, sejarah, sampai masa depan Aceh bisa menjadi bahan obrolan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Kali ini, saya ingin mengajak Anda membicarakan sebuah buku yang mungkin tidak banyak dibaca oleh masyarakat umum, tetapi menyimpan banyak hal penting untuk memahami perjalanan sejarah Aceh.
Buku itu berjudul The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization, karya Kirsten E. Schulze, yang diterbitkan East-West Center Washington pada 2004.
Buku ini bukan novel sejarah yang menyajikan cerita dengan tokoh utama dan alur dramatis. Ia merupakan kajian akademis tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mulai dari sejarah kelahirannya, ideologi, struktur organisasi, sumber pembiayaan, kekuatan militer, hingga strategi politik dan proses perundingan dengan pemerintah Indonesia.
Namun, jangan membayangkan kita harus membaca buku ini dengan kening berkerut seperti sedang menghadapi ujian ilmu politik. Jika kita membacanya perlahan, ada banyak pertanyaan mendasar yang justru dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh sampai hari ini.
Mengapa GAM Lahir? Memahami Akar Persoalan
Kirsten E. Schulze memulai pembahasannya dengan melihat hubungan panjang antara Aceh dan pemerintah pusat di Jakarta. Menurut analisisnya, konflik Aceh tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan keamanan atau pemberontakan bersenjata. Ada persoalan sejarah, identitas, politik, ekonomi, dan hubungan kekuasaan yang telah berlangsung jauh sebelum GAM berdiri.
Aceh mempunyai pengalaman sejarah sebagai sebuah kesultanan yang memiliki identitas politik dan kebudayaan tersendiri. Islam, adat, serta pengalaman panjang menghadapi kolonialisme ikut membentuk kesadaran kolektif masyarakatnya.
Persoalan kemudian muncul ketika harapan mengenai kedudukan khusus Aceh dalam Republik Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang dibayangkan sebagian masyarakat Aceh.
Schulze menghubungkan ketegangan tersebut dengan hubungan pusat dan daerah. Dalam ilmu politik, persoalan ini dikenal sebagai center-periphery relations, yaitu hubungan antara pusat kekuasaan dan wilayah yang berada di pinggir atau jauh dari pusat pengambilan keputusan.
Sederhananya, bayangkan sebuah keluarga besar. Ada satu orang yang selalu mengambil keputusan, sementara anggota keluarga lainnya hanya diminta mengikuti. Ketika kepentingan, kebutuhan, dan suara anggota keluarga tidak pernah benar-benar didengar, ketidakpuasan perlahan tumbuh.
Analogi ini tentu tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas hubungan Aceh dan Jakarta. Namun, ia membantu kita memahami bagaimana ketimpangan kekuasaan dapat melahirkan ketegangan politik.
Buku tersebut juga mengingatkan bahwa persoalan Aceh tidak dimulai pada 1976. Sebelumnya, Aceh mengalami pemberontakan Darul Islam yang dipimpin Daud Beureueh pada 1953. Konflik itu berakhir melalui kesepakatan yang memberikan Aceh status istimewa dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.
Pada Oktober 1976, Hasan di Tiro kemudian mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Aceh-Sumatra National Liberation Front, yang lebih populer dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Daud Beureueh dan Hasan di Tiro mempunyai orientasi politik berbeda. Perjuangan Daud Beureueh berkaitan dengan cita-cita negara Islam di Indonesia, sedangkan Hasan di Tiro mengusung gagasan kemerdekaan Aceh.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejarah perlawanan di Aceh tidak dapat disederhanakan menjadi satu cerita dengan satu tujuan politik.
Ideologi, Identitas, dan Cara Sebuah Gerakan Bertahan
Schulze menjelaskan bahwa ideologi GAM dibangun di atas gagasan pembebasan nasional. Gerakan ini memandang perjuangannya sebagai kelanjutan dari sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
Dalam narasi yang dibangun Hasan di Tiro, Aceh dipandang sebagai wilayah yang memiliki kedaulatan historis dan hak menentukan masa depannya sendiri. GAM juga mempersoalkan proses penggabungan Aceh ke dalam Republik Indonesia.
Di dalam ideologi tersebut terdapat beberapa unsur penting, antara lain nasionalisme Aceh, Islam, penolakan terhadap dominasi ekonomi dan politik, serta gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri.
Menariknya, ideologi sebuah gerakan tidak selalu bersifat tetap. Ia bisa berubah mengikuti keadaan politik, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan.
Schulze mencatat bahwa setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, GAM mulai memperluas pendekatan politiknya. Gerakan tersebut tidak lagi hanya menampilkan diri sebagai organisasi bersenjata, tetapi juga berusaha memperoleh dukungan masyarakat dan membangun citra sebagai gerakan politik yang lebih luas.
Dalam Deklarasi Stavanger pada Juli 2002, misalnya, GAM secara formal mengartikulasikan gambaran Aceh merdeka sebagai negara demokratis, bukan sekadar mengembalikan sistem kesultanan.
Di sini kita menemukan satu pelajaran menarik dari ilmu politik: sebuah gerakan tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bertahan, tetapi juga narasi yang dapat diterima oleh masyarakat.
Narasi adalah semacam jembatan antara organisasi dan publik. Tanpa dukungan sosial, organisasi mungkin memiliki struktur dan kepemimpinan, tetapi akan kesulitan memperoleh legitimasi.
Namun, kita juga perlu berhati-hati. Dukungan terhadap aspirasi politik tidak selalu berarti dukungan terhadap seluruh tindakan organisasi yang mengusung aspirasi tersebut. Masyarakat sipil memiliki kepentingan dan pandangan yang beragam.
Dari Organisasi Kecil Menjadi Gerakan yang Lebih Luas
Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah penjelasan tentang perubahan GAM dari organisasi kecil menjadi gerakan yang memiliki pengaruh lebih luas.
Pada fase awal, 1976–1979, Schulze menggambarkan GAM sebagai organisasi kecil yang beranggotakan sekitar 70 orang. Anggotanya berasal dari kalangan terdidik, seperti dokter, insinyur, akademisi, dan pengusaha.
Operasi keamanan pemerintah kemudian membuat organisasi tersebut terpukul. Sebagian pemimpin berada di pengasingan, dipenjara, atau meninggal dunia, sementara para pengikutnya tercerai-berai.
GAM kembali berkembang menjelang akhir 1980-an. Buku ini menguraikan bagaimana pelatihan militer di Libya, pembentukan jaringan organisasi, serta perkembangan struktur komando ikut memengaruhi kebangkitan gerakan tersebut.
Akan tetapi, perubahan yang lebih besar terjadi setelah 1998.
Menurut Schulze, ada tiga faktor utama yang membantu menjelaskan perkembangan GAM setelah kejatuhan Soeharto.
Pertama, pengalaman operasi keamanan pemerintah pada periode 1989–1998 yang meninggalkan luka mendalam di tengah masyarakat.
Kedua, kekecewaan terhadap pelaksanaan otonomi khusus dan pemerintahan daerah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat.
Ketiga, terbukanya ruang politik melalui proses perdamaian yang berlangsung sejak 2000 hingga 2003.
Ketiga faktor tersebut saling berhubungan. Pengalaman kekerasan, kekecewaan terhadap pemerintahan, dan terbukanya ruang politik menciptakan keadaan yang memungkinkan GAM memperluas pengaruhnya.
Di sinilah kita bisa menggunakan teori grievance, yaitu pendekatan yang menjelaskan bagaimana ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, dan pengalaman buruk dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk mendukung gerakan perlawanan.
Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi air. Setetes demi setetes mungkin tidak terlihat berarti. Namun, ketika air semakin penuh dan tidak ada jalan keluar, satu tetes tambahan saja dapat membuatnya meluap.
Begitulah kira-kira bagaimana akumulasi persoalan sosial dan politik dapat membentuk sebuah konflik. Tentu saja, ketidakpuasan masyarakat tidak otomatis membuat seseorang bergabung dengan gerakan bersenjata. Ada banyak faktor lain, termasuk pengalaman pribadi, jaringan sosial, kepemimpinan, dan situasi politik.
Ketika Perundingan Tidak Selalu Berarti Perdamaian
Bagian yang paling menarik untuk direnungkan menurut saya adalah pembahasan mengenai proses perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia.
Setelah Reformasi, pemerintah mulai membuka jalan penyelesaian konflik melalui dialog. Proses perundingan dimulai pada Januari 2000 dengan fasilitasi Henry Dunant Center (HDC), sebuah organisasi nonpemerintah yang berbasis di Jenewa.
Pada 12 Mei 2000, lahirlah kesepakatan penghentian kekerasan yang dikenal sebagai Humanitarian Pause.
Kemudian muncul berbagai upaya lanjutan, termasuk Moratorium on Violence dan proses Peace Through Dialogue. Namun, ketidakpercayaan antara kedua pihak terus mengganggu pelaksanaan kesepakatan.
Pada Desember 2002, kedua pihak kembali menandatangani Cessation of Hostilities Agreement (COHA), sebuah kesepakatan penghentian permusuhan.
Kesepakatan ini melibatkan mekanisme pemantauan keamanan bersama dan pengaturan wilayah perdamaian. Akan tetapi, pelaksanaannya menghadapi banyak hambatan. Persoalan penempatan senjata GAM, penataan pasukan keamanan pemerintah, serta berbagai tuduhan pelanggaran kesepakatan membuat hubungan kedua pihak semakin sulit.
Pada 18 Mei 2003, perundingan kembali mengalami kegagalan. Sehari kemudian, pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh dan meluncurkan operasi terpadu.
Schulze memperlihatkan bahwa kegagalan tersebut tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa salah satu pihak tidak menginginkan perdamaian.
Ada persoalan yang lebih mendasar: kedua pihak datang ke meja perundingan dengan tujuan akhir yang berbeda.
Pemerintah Indonesia berusaha mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menawarkan otonomi sebagai jalan tengah. Sebaliknya, kepemimpinan GAM tetap menjadikan kemerdekaan sebagai tujuan utamanya.
Dalam teori negosiasi, keadaan seperti ini berkaitan dengan zero-sum conflict, yaitu situasi ketika masing-masing pihak melihat keuntungan pihak lain sebagai kerugian bagi dirinya sendiri.
Ibarat dua orang yang sedang menarik seutas tali dari arah berlawanan. Selama keduanya hanya berpikir untuk memenangkan tarikan, mereka tidak akan menemukan alasan untuk melepaskan tali tersebut.
Persoalannya, perdamaian membutuhkan sesuatu yang berbeda. Kedua pihak harus bersedia mengakui bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar daripada kemenangan politik masing-masing.
Schulze juga memberikan perhatian khusus pada strategi internasionalisasi GAM. Artinya, kepemimpinan GAM di luar negeri berusaha membawa persoalan Aceh ke perhatian masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa.
Dalam pandangan penulis, bagi kepemimpinan GAM, perundingan tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari titik temu dengan Jakarta. Perundingan juga menjadi sarana memperoleh perhatian dan tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia.
Analisis ini penting karena memperlihatkan bahwa meja perundingan tidak selalu menjadi tempat untuk mencapai kompromi. Dalam keadaan tertentu, perundingan juga dapat digunakan sebagai bagian dari strategi politik masing-masing pihak.
Namun, kita perlu mengingat bahwa Schulze sedang menganalisis strategi GAM berdasarkan dokumen dan perkembangan sampai 2004. Penjelasannya merupakan pembacaan akademis terhadap perilaku organisasi tersebut, bukan satu-satunya penafsiran mengenai seluruh dinamika konflik Aceh.
Pelajaran Penting: Perdamaian Tidak Cukup dengan Menghentikan Senjata
Jika kita membaca buku ini secara keseluruhan, ada satu hal yang terus muncul: konflik tidak lahir dalam ruang kosong.
Ada sejarah yang membentuk identitas. Ada kebijakan yang melahirkan kekecewaan. Ada persoalan ekonomi yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Ada kekerasan yang meninggalkan trauma. Dan ada kepentingan politik yang membuat penyelesaian menjadi semakin rumit.
Inilah sebabnya mengapa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang mempunyai akar sosial dan politik panjang.
Tetapi, kita juga tidak boleh terjebak pada pemikiran bahwa semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan memahami sejarah. Sejarah memang penting, tetapi masa depan membutuhkan keputusan dan tindakan yang lebih konkret.
Perdamaian harus dibangun melalui keadilan, pemerintahan yang bertanggung jawab, kesempatan ekonomi yang merata, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta ruang partisipasi politik yang terbuka.
Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu menjadi bahan renungan masyarakat Aceh: perdamaian bukan hanya urusan mereka yang dahulu berhadapan di medan konflik. Perdamaian adalah kepentingan seluruh masyarakat, termasuk generasi yang tidak mengalami langsung masa-masa tersebut.
Bagi generasi muda, memahami sejarah bukan berarti harus mewarisi kebencian. Justru sebaliknya, pengetahuan sejarah seharusnya membuat kita lebih bijaksana dalam membaca perbedaan dan menghindari pengulangan kesalahan masa lalu.
Membaca Sejarah agar Tidak Kehilangan Arah
Buku Kirsten E. Schulze ini diterbitkan pada 2004. Karena itu, pembahasannya menggambarkan situasi konflik dan dinamika GAM hingga periode tersebut. Buku ini tidak membahas keseluruhan perjalanan perdamaian setelahnya, termasuk perkembangan yang terjadi setelah tsunami 2004 dan penandatanganan kesepakatan damai Helsinki pada 2005.
Keterbatasan waktu penerbitan tersebut justru perlu kita perhatikan ketika membaca buku ini. Jangan sampai analisis mengenai GAM pada 2004 dianggap sebagai gambaran lengkap mengenai Aceh hari ini.
Bagi saya, nilai penting buku ini bukan terletak pada apakah kita setuju atau tidak setuju dengan seluruh argumentasi penulis. Nilainya terletak pada kemampuannya membuka ruang berpikir yang lebih luas.
Kita bisa berbeda pendapat mengenai GAM, pemerintah Indonesia, otonomi khusus, maupun perjalanan politik Aceh. Tetapi, perbedaan pendapat seharusnya tidak membuat kita kehilangan kemauan untuk membaca sumber, memeriksa fakta, dan mendengarkan berbagai sudut pandang.
Sebab, masyarakat yang tidak mau membaca sejarah berisiko mengulang kesalahan yang sama, sementara masyarakat yang hanya membaca satu versi sejarah bisa kehilangan kemampuan untuk memahami persoalan secara utuh.
Maka, sore ini saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Jangan berhenti pada artikel ini. Bacalah langsung buku karya Kirsten E. Schulze melalui sumber aslinya di East-West Center yang tersedia di arsip JSTOR.
Baca langsung sumbernya: The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization – Kirsten E. Schulze (2004).
Mari kita jadikan buku ini sebagai bahan renungan sekaligus diskusi. Mungkin ada bagian yang kita setujui, ada pula yang perlu kita kritisi. Tidak masalah. Justru dari situlah percakapan intelektual seharusnya dimulai.
Sebab, sejarah Aceh terlalu penting untuk hanya dibicarakan melalui potongan cerita, kabar dari mulut ke mulut, atau perdebatan di media sosial.
Mari membaca, berpikir, dan berdiskusi. Tidak harus di ruang seminar, tidak harus dengan bahasa akademis yang rumit. Cukup di warung kopi, ditemani secangkir kopi sore di Banda Aceh.
Sebab, terkadang secangkir kopi bisa menjadi awal dari percakapan panjang tentang sejarah, keadilan, dan masa depan Aceh.