Bayangkan sebuah kompleks perumahan yang memberi satpamnya kunci cadangan semua rumah. Tugasnya menjaga warga dari maling. Suatu hari terungkap bahwa kunci itu dipakai untuk masuk ke rumah-rumah tanpa izin, termasuk rumah ketua RT, lalu jejaknya dihapus. Warga tentu tidak hanya bertanya siapa satpamnya. Mereka bertanya siapa yang menyuruh, untuk apa, dan yang paling penting, siapa yang selama ini mengawasi si satpam. Pertanyaan itulah yang kini diarahkan kepada Polri.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya berinisial LSP, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Presiden. Presiden kemudian mencopotnya dari jabatan tersebut. Beberapa hari berselang, Irjen Slamet Uliandi, yang dikenal dengan julukan “Kapten Jack”, menjadi tersangka keempat. Menurut penyidik, perannya memberikan perizinan penyadapan. Ia tidak ditahan karena alasan kesehatan.
Menurut polisi, penyadapan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan dilakukan di lingkungan Mabes Polri sendiri, bukan di tempat rahasia. Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, media, dan pengusaha. Penyidik menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Bareskrim masih mendalami kemungkinan pasal makar, dan sidang etik para perwira akan digelar bertahap.
Kasus ini akan diingat bukan hanya dari siapa yang dihukum, tetapi dari apa yang berubah sesudahnya.
Di titik inilah teori lama terasa sangat dekat. Lord Acton pada abad ke-19 mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut korup secara absolut. Alat sadap adalah salah satu bentuk kekuasaan paling halus: tidak terlihat, tidak berbunyi, dan korbannya tidak tahu. Montesquieu, dalam The Spirit of the Laws, menjawabnya dengan pemisahan dan saling-kontrol kekuasaan, karena hanya kekuasaan yang dapat menghentikan kekuasaan. Penyadapan yang sah selalu menuntut izin, batas waktu, dan audit dari pihak lain. Ketika izin, pelaksana, dan penilai berada di tangan lingkaran yang sama, pagar itu menjadi simbolis. Mahkamah Konstitusi pun pernah menegaskan bahwa penyadapan menyangkut hak privasi warga sehingga memerlukan payung hukum yang jelas.
Penyair Romawi Juvenal sudah lama bertanya quis custodiet ipsos custodes, siapa yang mengawasi para pengawas. Max Weber menambahkan sisi lain: negara memang memegang monopoli kekuatan yang sah, tetapi kata kuncinya adalah “sah”. Wewenang yang dipakai di luar prosedur kehilangan legitimasinya, siapa pun pemakainya. Sementara itu, Michel Foucault, meminjam gagasan penjara panopticon dari Jeremy Bentham, menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak terlihat membuat orang menyensor dirinya sendiri. Jika warga, wartawan, atau politisi merasa ponselnya mungkin didengar, kebebasan berpendapat menyusut tanpa perlu ada larangan resmi. Kerugian terbesar kasus ini bisa jadi bukan pada data yang bocor, melainkan pada rasa aman yang hilang.
Namun keadilan menuntut kita jujur pada dua hal sekaligus. Pertama, penindakan terhadap jenderal aktif dan mantan pimpinan tertinggi Polri patut dihargai, sebab ia menunjukkan hukum dapat menjangkau siapa saja. Kedua, semua nama itu masih berstatus tersangka. Motif dan dalang belum terang, putusan pengadilan belum ada, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Tulisan ini disusun dari pemberitaan berbagai media, dan publik sebaiknya menunggu fakta persidangan sebelum menyimpulkan lebih jauh.
Karena itu, ada pekerjaan rumah bagi semua pihak, yang terlibat maupun tidak.