Ketika mendengar kata hukum Islam, sebagian orang mungkin langsung membayangkan aturan tentang halal dan haram, kewajiban beribadah, atau hukuman bagi mereka yang melanggar agama. Padahal, jika kita melihatnya lebih jauh, hukum Islam memiliki pembahasan yang jauh lebih luas. Ia tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, bagaimana negara bersikap terhadap negara lain, serta bagaimana keadilan seharusnya dijaga dalam kehidupan bersama.
Pertanyaannya, apakah hukum Islam hanya berisi aturan yang kaku dan tidak dapat berubah mengikuti perkembangan zaman? Apakah sesuatu yang tidak secara tegas dilarang otomatis boleh dilakukan? Dan bagaimana Islam memandang hubungan antarbangsa ketika kepentingan satu negara bertabrakan dengan kepentingan negara lain?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan Farhad Malekian dalam sebuah bab berjudul Islamic Philosophy of Law in Relation to Islamic International Law, yang terdapat dalam bukunya Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search, diterbitkan oleh Brill.
Melalui pembahasannya, Malekian mencoba menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam tidak semata-mata berkaitan dengan aturan yang harus ditaati, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, perdamaian, dan kemampuan hukum merespons perubahan kehidupan manusia.
Hukum Islam Bukan Alat Kekuasaan
Salah satu gagasan penting Malekian adalah perlunya membedakan antara prinsip dasar hukum Islam dan praktik politik yang mengatasnamakan Islam. Keduanya tidak selalu berjalan searah.
Bayangkan seorang guru mengajarkan murid-muridnya agar tidak berbohong, tidak mengambil barang milik orang lain, dan selalu berlaku adil. Namun, suatu hari ada seorang murid yang justru menggunakan nama gurunya untuk membenarkan tindakan mencuri. Apakah tindakan murid tersebut dapat dianggap sebagai ajaran gurunya? Tentu tidak.
Analogi sederhana itu membantu kita memahami persoalan yang disampaikan Malekian. Menurutnya, ajaran dasar hukum Islam perlu dibedakan dari tindakan individu atau penguasa yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi maupun politik.
Malekian mengingatkan bahwa dalam sejarah, hukum Islam terkadang dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk memonopoli kekuasaan. Padahal, Islam pada dasarnya membawa perjuangan melawan ketidakadilan dan kemerosotan moral.
Karena itu, ketika kita membicarakan hukum Islam, jangan buru-buru menilai ajarannya hanya berdasarkan perilaku orang atau pemerintahan yang mengatasnamakan Islam. Kita perlu memeriksa prinsip hukumnya, sumbernya, dan bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini cukup relevan. Kita sering menjumpai perdebatan tentang agama dalam politik, hukum, dan kehidupan sosial. Ada kalanya simbol agama digunakan untuk mendapatkan dukungan, tetapi perilaku yang ditampilkan justru bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai alat pembenaran kepentingan.
Hukum Harus Mengikuti Perkembangan Zaman
Gagasan berikutnya berkaitan dengan kemampuan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Malekian menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati, tetapi penerapannya dapat berkembang melalui penafsiran sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat.
Supaya mudah dipahami, bayangkan kita sedang membangun sebuah rumah. Fondasinya harus kuat agar rumah tidak roboh. Namun, bentuk pintu, jendela, tata ruang, dan perabotannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya.
Fondasi dalam analogi tersebut adalah prinsip dasar hukum Islam. Sementara itu, bentuk rumah yang dapat disesuaikan menggambarkan ruang penafsiran dan penerapan hukum dalam menghadapi perubahan zaman.
Artinya, mempertahankan prinsip tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk penerapan yang sama sepanjang masa.
Malekian menjelaskan bahwa tidak semua ketentuan hukum memiliki tingkat kewajiban yang sama. Ada aturan yang wajib dilaksanakan, ada yang dianjurkan, dan ada pula persoalan yang diserahkan kepada pertimbangan manusia. Ruang inilah yang memungkinkan hukum Islam merespons keadaan baru tanpa harus menghapus prinsip dasarnya.
Misalnya, dahulu manusia melakukan transaksi jual beli dengan bertemu langsung di pasar. Sekarang kita bisa membeli barang melalui telepon genggam, marketplace, dan pembayaran digital. Bentuk transaksinya berubah, tetapi persoalan kejujuran, kerelaan, tanggung jawab, dan larangan merugikan orang lain tetap penting.
Begitu pula dengan persoalan kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan berbagai perkembangan teknologi lainnya. Pertanyaan hukumnya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa teknologi tersebut belum ada pada masa lalu. Kita perlu memahami prinsip yang mendasarinya, kemudian melakukan penalaran hukum secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, hukum tidak boleh kehilangan arah karena perubahan zaman, tetapi juga tidak boleh kehilangan relevansi karena menolak memahami perubahan.
Ma’ruf, Munkar, dan Hal-Hal yang Membutuhkan Pertimbangan
Bagian menarik lainnya dari pembahasan Malekian adalah pengelompokan tindakan manusia ke dalam tiga kategori. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat tindakan yang baik dan dianjurkan, tindakan yang buruk dan harus dihindari, serta tindakan yang berada dalam ruang pertimbangan manusia.
Pertama adalah ma’ruf, yaitu perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kedua adalah munkar, yaitu perbuatan buruk yang harus dicegah. Ketiga adalah tindakan yang diserahkan kepada pertimbangan atau kebijaksanaan manusia sesuai keadaan.
Untuk memahami ketiganya, bayangkan sebuah keluarga yang memiliki aturan sederhana. Anak-anak diminta membantu orang tua, tidak boleh mengambil uang milik saudaranya, tetapi mereka bebas memilih buku bacaan yang disukai selama tidak membahayakan dirinya.
Membantu orang tua menggambarkan perbuatan baik. Mengambil uang milik saudara menggambarkan perbuatan buruk. Sementara memilih buku bacaan merupakan persoalan yang dapat diputuskan sendiri.
Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip ma’ruf dapat terlihat melalui kepedulian terhadap orang miskin, membantu anak-anak mendapatkan pendidikan, melindungi lingkungan, serta membela orang-orang yang mengalami ketidakadilan.
Sebaliknya, prinsip munkar berkaitan dengan tindakan yang merusak kehidupan manusia, seperti penyiksaan, perdagangan manusia, perbudakan, kejahatan perang, genosida, dan berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menariknya, Malekian tidak hanya membawa pembahasan ini ke dalam hubungan antarindividu. Ia juga menghubungkannya dengan perilaku negara dalam hubungan internasional.
Artinya, sebuah negara tidak cukup hanya bertanya apakah kebijakannya menguntungkan rakyat sendiri. Negara juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut merugikan masyarakat negara lain.
Tidak Semua yang Diperbolehkan Berarti Baik Dilakukan
Di sinilah terdapat salah satu gagasan paling menarik dari Malekian. Ia menjelaskan pentingnya pertimbangan moral dalam mengambil keputusan, bahkan ketika suatu tindakan tidak secara tegas dilarang oleh aturan hukum.
Bayangkan kita sedang bermain sepak bola. Ada seorang anak yang melihat temannya terjatuh. Dalam permainan tersebut, tidak ada aturan yang secara khusus mewajibkan setiap pemain menghentikan permainan untuk menolong temannya. Namun, apakah kita pantas terus bermain ketika mengetahui ada orang yang sedang kesakitan?
Secara sederhana, kita memahami bahwa tidak semua tindakan yang tidak dilarang otomatis menjadi tindakan yang baik.
Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan antarnegara. Malekian memberikan contoh mengenai perjanjian penjualan senjata atau pembangunan bendungan antara dua negara yang dapat merusak pertanian negara ketiga.
Bayangkan Indonesia dan sebuah negara tetangga membuat kesepakatan pembangunan bendungan di wilayah perbatasan. Kedua negara memperoleh keuntungan listrik dan ekonomi. Namun, aliran air yang berubah justru membuat petani di wilayah negara ketiga kehilangan sumber pengairan.
Apakah kesepakatan tersebut dapat dibenarkan hanya karena menguntungkan dua negara yang membuatnya?
Menurut kerangka pemikiran Malekian, kepentingan bersama tidak boleh diukur hanya dari keuntungan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian. Dampak terhadap pihak lain juga harus dipertimbangkan.
Dalam kehidupan Indonesia, prinsip serupa dapat kita gunakan untuk menilai berbagai kebijakan pembangunan. Sebuah proyek mungkin meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, jika pada saat yang sama masyarakat kehilangan tanah, sumber air, atau mata pencaharian tanpa perlindungan yang layak, persoalan keadilan belum selesai.
Keuntungan ekonomi memang penting, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak orang lain.
Keadilan Tidak Mengenal Batas Negara dan Suku
Malekian juga menekankan sifat universal dalam filsafat hukum Islam. Artinya, nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu, tetapi harus dihormati dalam hubungan antarmanusia tanpa membedakan bangsa, ras, warna kulit, maupun asal negara.
Gagasan ini mengingatkan kita pada pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya.
Pesan tersebut sederhana, tetapi memiliki makna yang luas. Kita boleh berbeda suku, bahasa, warna kulit, dan kebangsaan, tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan manusia lainnya.
Bayangkan sebuah kelas yang berisi anak-anak dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Papua, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara. Mereka memiliki bahasa daerah dan kebiasaan yang berbeda. Namun, ketika bermain bersama, tidak seharusnya ada seorang anak yang merasa lebih tinggi hanya karena berasal dari daerah tertentu.
Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Negara yang kuat tidak memiliki hak untuk memperlakukan negara yang lemah secara sewenang-wenang. Begitu pula mayoritas tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk merampas hak kelompok minoritas.
Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, pemikiran ini memiliki arti penting. Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Persatuan justru membutuhkan kesediaan kita untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan setiap manusia secara adil.
Malekian juga mengingatkan bahwa gagasan universalitas dalam hukum Islam tidak selalu berjalan sempurna dalam sejarah. Ia mengakui adanya praktik pemaksaan dan penggunaan kekuatan militer dalam ekspansi sejarah yang mengatasnamakan Islam. Dengan demikian, ia tidak menutup mata terhadap jarak antara cita-cita hukum dan kenyataan sejarah.
Hukum Harus Memiliki Dasar yang Jelas
Selain keadilan dan kemanusiaan, Malekian membahas prinsip legalitas. Secara sederhana, prinsip ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dihukum berdasarkan aturan yang belum berlaku ketika perbuatannya dilakukan.
Bayangkan seorang anak sedang bermain di halaman sekolah. Ketika permainan berlangsung, tidak ada larangan menggunakan bola tertentu. Namun, setelah permainan selesai, guru membuat aturan baru yang melarang penggunaan bola tersebut, lalu menghukum anak yang sebelumnya menggunakannya.
Tentu hal itu terasa tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang dihukum karena melanggar aturan yang belum ada ketika ia melakukan tindakan tersebut?
Dalam hukum modern, persoalan ini dikenal melalui prinsip non-retroaktif, yaitu larangan memberlakukan hukum pidana secara surut. Malekian menjelaskan bahwa hukum Islam juga menempatkan prinsip ini sebagai bagian penting dari kepastian hukum.
Dengan kata lain, hukum tidak boleh dibuat sesuka hati untuk menghukum seseorang berdasarkan perubahan kepentingan penguasa.
Prinsip ini sangat penting bagi Indonesia. Bayangkan jika seseorang melakukan tindakan yang pada saat itu tidak dilarang oleh hukum, kemudian beberapa tahun kemudian muncul aturan baru dan orang tersebut dihukum menggunakan aturan yang baru dibuat. Jika hal seperti itu dibenarkan, siapa pun bisa menjadi korban ketidakpastian hukum.
Karena itu, hukum harus memberikan batas yang jelas antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi.
Ketika Ajaran dan Praktik Tidak Selalu Sejalan
Jika kita membaca keseluruhan pembahasan Malekian, ada satu persoalan yang terus muncul, yaitu jarak antara prinsip hukum dan praktik kekuasaan.
Di satu sisi, filsafat hukum Islam mengedepankan keadilan, kesetaraan, perdamaian, perlindungan manusia, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Namun, di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut terkadang disalahgunakan oleh individu maupun negara untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
Persoalan ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam tradisi hukum Islam. Sistem hukum modern pun dapat mengalami masalah serupa. Sebuah negara bisa memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan pembatasan hak warga negara. Sebuah pemerintahan dapat berbicara tentang demokrasi, tetapi kebijakannya justru mengabaikan suara masyarakat.
Indonesia juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Kita memiliki Pancasila, UUD 1945, serta berbagai peraturan yang menjanjikan keadilan dan perlindungan hak warga negara. Namun, keberadaan aturan saja belum menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.
Seorang pejabat yang berbicara tentang keadilan, misalnya, tidak otomatis telah berlaku adil. Kita perlu melihat bagaimana ia mengambil keputusan, menggunakan anggaran, memperlakukan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
Demikian pula seseorang yang sering mengutip ajaran agama belum tentu telah menerapkan nilai-nilai agama dalam perilakunya. Ukurannya bukan sekadar seberapa sering ia berbicara tentang kebaikan, melainkan apakah tindakannya benar-benar membawa kebaikan bagi orang lain.
Hukum Seharusnya Melindungi Manusia
Pada akhirnya, pembahasan Malekian membawa kita pada sebuah pertanyaan mendasar: untuk siapa hukum dibuat?
Apakah hukum hanya untuk menjaga kepentingan penguasa? Apakah hukum sekadar kumpulan aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi kehidupan manusia? Ataukah hukum seharusnya menjadi alat untuk menjaga martabat, hak, dan keselamatan setiap orang?
Dalam kerangka pemikiran Malekian, hukum Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap keadilan dan kemaslahatan manusia. Hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai perintah dan larangan. Ia juga harus dilihat dari tujuan moral yang ingin dicapai, termasuk menciptakan kehidupan yang damai dan hubungan yang adil antarmanusia maupun antarnegara.
Tentu saja, pemikiran Malekian merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat hukum Islam. Tidak semua persoalan yang dibahasnya dapat dianggap sebagai kesepakatan tunggal seluruh ahli hukum Islam. Penafsiran dan perdebatan mengenai sumber, kewenangan, serta penerapan hukum tetap menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam.
Namun, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Agama tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk memonopoli kebenaran. Dan hukum tidak boleh kehilangan tujuan kemanusiaannya hanya karena manusia terlalu sibuk mempertahankan aturan secara formal.
Seperti seorang anak yang memahami bahwa bermain bersama harus dilakukan dengan adil, kehidupan berbangsa dan bernegara pun membutuhkan kesadaran yang sama. Kita tidak boleh merasa menang ketika orang lain harus menderita. Kita tidak boleh merasa benar hanya karena memiliki kekuasaan. Dan kita tidak boleh menganggap sebuah keputusan baik hanya karena memberikan keuntungan kepada kelompok sendiri.
Sebab, pada akhirnya, ukuran penting dari sebuah hukum bukan hanya seberapa kuat aturan itu ditegakkan, tetapi juga seberapa jauh hukum tersebut mampu melindungi manusia dari ketidakadilan.
Sumber bacaan:
Farhad Malekian, “Islamic Philosophy of Law in Relation to Islamic International Law”, Bab 3 dalam Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search, Brill.