Jepang semakin dekat mengambil keputusan mengenai pembatasan usia anak dalam penggunaan media sosial. Pemerintah negara tersebut tengah mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan digital, perundungan siber, hingga risiko kecanduan internet.
Namun, rencana tersebut juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai pembatasan diperlukan untuk melindungi anak, sementara kelompok lain mengingatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang aman bagi anak muda yang menghadapi persoalan di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Pemerintah Jepang Kaji Aturan Pembatasan
Badan Anak dan Keluarga Jepang telah membentuk panel ahli untuk mengkaji langkah perlindungan anak dalam penggunaan media sosial.
Dalam pertemuan pada 10 November 2026, panel tersebut membahas pedoman keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak menggunakan media sosial. Pedoman itu disusun berdasarkan tahapan perkembangan anak, mulai dari usia lahir hingga 18 tahun.
Untuk anak berusia 0–2 tahun, orang tua dianjurkan menghindari paparan layar dalam waktu lama dan lebih mengutamakan aktivitas bermain secara langsung.
Sementara itu, bagi anak usia 6–9 tahun, orang tua disarankan menetapkan aturan mengenai komunikasi dan pembelian dalam aplikasi, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengambil keputusan secara bertahap.
Adapun bagi kelompok usia 13–15 tahun, pedoman tersebut menekankan pentingnya menghormati kemandirian dan privasi anak. Pendampingan orang tua secara bertahap diarahkan pada pemberian nasihat dan ruang konsultasi.
Setelah membahas pedoman tersebut, panel ahli melanjutkan diskusi mengenai kemungkinan penerapan batas usia penggunaan media sosial.
Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anak dan Keluarga Jepang berencana merumuskan kebijakan sebelum akhir 2026 dan mengajukan rancangan perubahan undang-undang dalam sidang reguler parlemen tahun depan.
Ribuan Anak Menjadi Korban Kejahatan Digital
Salah satu alasan utama Jepang mempertimbangkan pembatasan tersebut adalah meningkatnya ancaman terhadap anak di ruang digital.
Berdasarkan data Badan Kepolisian Nasional Jepang, lebih dari 1.500 anak menjadi korban kejahatan seksual dan tindak pidana lainnya yang bermula dari penggunaan media sosial pada tahun sebelumnya.
Persoalan perundungan siber juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Pendidikan Jepang mencatat lebih dari 27.300 kasus perundungan siber pada tahun fiskal 2024. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi.
Selain kejahatan dan perundungan, penggunaan media sosial secara berlebihan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak.
Salah satu persoalan yang disorot adalah fitur infinite scrolling, yakni sistem yang memungkinkan pengguna terus melihat video dan unggahan tanpa batas akhir. Konten yang disesuaikan dengan minat pengguna dinilai dapat mendorong perilaku penggunaan berlebihan.
Di Jepang bahkan muncul istilah populer “dopagaki”, singkatan dari dopamine-addicted kids, untuk menggambarkan anak-anak yang sulit melepaskan diri dari media sosial dan video daring serta terus mencari rangsangan baru.
Klinik Kesehatan Mental Terima Lebih Banyak Pasien Anak
Dampak penggunaan perangkat digital juga terlihat dari meningkatnya konsultasi di sebuah klinik kesehatan mental dan psikiatri anak di Nagoya, Jepang tengah.
Klinik tersebut kini menerima sekitar 300 pasien setiap bulan yang berkonsultasi mengenai penggunaan ponsel pintar, media sosial, dan permainan daring. Jumlah itu lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19.
Keluhan yang disampaikan beragam. Mulai dari kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam sehingga kesulitan bangun pagi, menurunnya konsentrasi belajar, hingga persoalan serius seperti hampir terjerat pekerjaan ilegal melalui media sosial dan menjadi korban kejahatan seksual.
Direktur Meieki Sako Mental Clinic, Niwa Ryohei, mengatakan anak-anak lebih rentan mengalami ketergantungan media sosial dibandingkan orang dewasa karena kemampuan mengendalikan diri mereka masih berkembang.
Menurutnya, persoalan tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak ditemukan pada anak usia lebih muda, termasuk siswa sekolah dasar dan bahkan anak prasekolah.
Ia menilai masalah ini tidak seharusnya semata-mata dibebankan kepada anak. Orang tua perlu membangun kesepakatan mengenai aturan penggunaan perangkat digital, memperbanyak komunikasi langsung, serta memberikan pengalaman nyata di luar dunia maya.
Sejumlah Negara Mulai Membatasi Usia Pengguna
Perdebatan mengenai pembatasan usia penggunaan media sosial bukan hanya berlangsung di Jepang. Sejumlah negara juga mulai mengambil langkah serupa.
Australia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan paling tegas. Undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan sejumlah platform media sosial mulai berlaku pada Desember 2025.
Aturan tersebut mewajibkan perusahaan penyedia platform mengambil langkah untuk mencegah anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai denda.
Sementara itu, Komisi Eropa pada September 2026 mengusulkan regulasi yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun.
Di Jerman, pemerintah juga telah mengadopsi kebijakan dasar yang mengarah pada pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 13 tahun, disertai pembatasan bertahap berdasarkan kelompok usia hingga 18 tahun.
Di kawasan Asia, Malaysia mulai menerapkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada Juni 2026. Korea Selatan juga masih mempertimbangkan regulasi serupa.
Pembatasan Usia Tidak Selalu Efektif
Meski semakin banyak negara mempertimbangkan pembatasan, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan.
Survei pemerintah Australia yang dilakukan tiga bulan setelah aturan berlaku menemukan bahwa lebih dari 40 persen anak di bawah usia 16 tahun masih memiliki akun media sosial dan dapat mengakses platform yang seharusnya dibatasi.
Sekitar separuh responden menyebut penyedia layanan media sosial tidak meminta verifikasi usia ketika mereka membuat akun.
Persoalan lain muncul di Prancis. Undang-undang yang pada prinsipnya melarang anak di bawah usia 15 tahun menggunakan media sosial mendapat penolakan dari Dewan Konstitusi Prancis pada Agustus 2026.
Lembaga tersebut menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi karena menerapkan larangan secara menyeluruh tanpa membatasi pengaturan pada fungsi atau jenis konten tertentu. Kebijakan tersebut dinilai memberikan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi dan berkomunikasi.
Media Sosial Juga Menjadi Ruang Aman bagi Anak
Di tengah dorongan pembatasan, sejumlah organisasi mengingatkan bahwa media sosial tidak selalu membawa dampak negatif.
Salah satunya The Third Family, organisasi nirlaba bersertifikat yang berbasis di Yokohama, dekat Tokyo. Organisasi ini menyediakan ruang bagi anak muda yang menghadapi persoalan di rumah maupun sekolah untuk saling terhubung melalui internet.
Dalam sebuah pertemuan daring pada 10 November 2026, hampir 30 siswa sekolah menengah pertama dan atas membicarakan kemungkinan pembatasan media sosial.
Sebagian peserta mendukung pembatasan, bahkan berpendapat bahwa anak-anak sebaiknya tidak menggunakan media sosial ketika masih duduk di sekolah dasar.
Namun, banyak peserta lainnya menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menganggap media sosial dapat menjadi tempat berlindung yang sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa peserta mengungkapkan bahwa unggahan di media sosial membantu mereka menyadari bahwa perlakuan buruk yang dialami di rumah merupakan bentuk kekerasan. Ada pula yang merasa lebih mudah menceritakan persoalan pribadi kepada orang yang tidak dikenal secara langsung.
Bagi sebagian anak, menemukan orang lain yang memiliki pengalaman serupa membuat mereka merasa tidak sendirian.
Kepala The Third Family, Okumura Haruka, mengatakan media sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman bagi anak muda yang menghadapi persoalan kehidupan.
Menurutnya, terdapat informasi yang hanya dapat ditemukan melalui media sosial. Anak-anak yang mengalami masalah keluarga, termasuk kekerasan, terkadang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa kondisi yang mereka alami bukan sesuatu yang normal.
Karena itu, Okumura mengingatkan agar setiap rencana pembatasan mempertimbangkan pula manfaat media sosial bagi anak-anak.
Perdebatan di Jepang menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital tidak cukup hanya dengan menetapkan batas usia. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan efektivitas pengawasan, tanggung jawab perusahaan teknologi, kebebasan berekspresi, serta kebutuhan anak terhadap ruang komunikasi dan dukungan sosial.
Sumber: NHK WORLD-JAPAN, 11 November 2026.