Lewati ke konten
Politik

Bendera, Syuhada, dan Ikhlas

November 17, 2026   |   10 menit baca

Don Zakiyamani
Penikmat Kopi Tanpa Gula

Senin sore, selepas Asar, saya ngopi di depan masjid. Sambil menanti azan Magrib, saya memperhatikan lalu-lalang manusia modern. Semuanya tampak normal, meski imbauan menaikkan bendera pada 4 Desember, bertepatan dengan milad GAM, terus membuncah di media sosial.

Imbauan itu tidak jelas berasal dari siapa dan apa tujuan utamanya. Bisa jadi mereka suruhan Republik, bisa jadi memang ingin Aceh merdeka, atau bisa jadi hanya konten demi cuan. Dari ketiganya, demi konten sudah pasti dapat. Poin pertama dan kedua masih membutuhkan verifikasi, baik secara lahir maupun batin.

Saat mencoba menelaahnya, azan Magrib terdengar. Saya kemudian menuju masjid yang namanya sangat terkait dengan perjuangan: Syuhada. Seolah-olah ini menjadi tanda dari Ilahi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sedang berkecamuk dalam pikiran. Menariknya, pengkajian malam itu membahas tentang ikhlas. Sebuah kata yang fasih kita ucapkan, tetapi super sulit kita lakukan.

Bendera, Aceh Merdeka, GAM, syuhada, dan ikhlas sejatinya memiliki relevansi apabila kita mau mengkajinya lebih dalam. Bagaimana kalau kita merenung bersama sambil ngopi? Tidak perlu berafiliasi dengan faksi mana pun, entah faksi Republik maupun faksi yang mewacanakan Aceh Merdeka.

Kita coba menggunakan kacamata sejarah, teologi, sosiologi, ideologi, dan tidak boleh lupa, biologi. Sebab, isu ini tetap berkaitan dengan anak-anak dan perempuan. Mereka adalah kelompok yang mungkin tidak selalu menjadi bagian dari perdebatan politik tentang kemerdekaan wilayah, tetapi sangat mungkin menjadi pihak yang merasakan dampaknya. Dalam setiap konflik, persoalan keamanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga masa depan keluarga tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan mereka.

Bila dikaji secara historis, Aceh pernah berdarah-darah dalam peperangan, mulai dari masa kerajaan hingga masa konflik akibat perbedaan pandangan tentang sistem pemerintahan dan hubungan dengan Republik Indonesia. Lawannya pun berbeda-beda: Portugis, Belanda, dan terakhir Jakarta sebagai representasi Republik.

Itulah mengapa bendera yang digunakan dan diperjuangkan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Menariknya, argumen romantisme sejarah lebih mendominasi ketimbang pembahasan filosofis. Hal itu bukan hanya terjadi di Aceh. Jakarta juga demikian. Yang satu mengingat kejayaan masa lalu, sementara yang lain menyimpan trauma akibat perang panjang selama sekitar tiga dekade.

Dalam kajian sosiologi, kondisi seperti ini dapat dibaca melalui konsep memori kolektif yang dikembangkan Maurice Halbwachs. Menurutnya, ingatan manusia terhadap masa lalu tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk dan dipelihara oleh lingkungan sosial, kelompok, serta identitas yang melekat pada dirinya. Akibatnya, satu peristiwa sejarah bisa melahirkan ingatan dan pemaknaan yang berbeda di antara kelompok masyarakat.

Di sinilah konflik kepentingan dapat lahir. Sejarah yang sama bisa menjadi sumber kebanggaan bagi satu kelompok, tetapi menjadi sumber ketakutan bagi kelompok lainnya. Di beberapa lokasi, perbedaan pandangan bahkan berujung pada korban jiwa. Minimnya penjelasan ilmiah mengenai simbol dan pemaknaannya membuat setiap orang cenderung memahami bendera berdasarkan idola dan sudut pandang masing-masing. Akibatnya, kita semakin sulit membangun pemahaman bersama mengenai makna sebuah simbol.

Para penggagas pengibaran bendera di Aceh maupun mereka yang menentangnya sama-sama berpotensi dibakar oleh pemaknaan sendiri. Dalam situasi seperti ini, teori identitas sosial Henri Tajfel menjadi relevan. Manusia cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompoknya, kemudian membangun batas antara kelompok sendiri dan kelompok lain. Tidak jarang, pembelaan terhadap identitas kelompok membuat seseorang lebih sibuk mempertahankan simbol dan kehormatan kelompoknya daripada menguji kebenaran argumentasinya.

Akibatnya, sisi yuridis dilupakan, nilai dan etika dikesampingkan, sedangkan kekerasan verbal dan fisik justru diutamakan. Johan Galtung, melalui kajian tentang kekerasan, mengingatkan bahwa kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat muncul secara verbal dan struktural. Artinya, ketika perbedaan pandangan dibalas dengan ancaman, penghinaan, atau tindakan yang merugikan pihak lain, kita sebenarnya sedang memelihara budaya kekerasan.

Parahnya, hal itu terjadi pada era ketika akses terhadap ilmu pengetahuan sangat mudah. Bisa dikatakan, kita enggan belajar dari sejarah. Kita rela diperbudak ego masing-masing.

Secara historis, Aceh bukan hanya berani berperang, tetapi juga memiliki tradisi intelektual yang kuat. Perlawanan terhadap kebodohan dan keterbelakangan merupakan bagian penting dari perjalanan peradabannya. Itu artinya, penguasa pada masa lalu tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kecerdasan untuk memimpin.

Ambil contoh Ratu Safiatuddin. Meski seorang perempuan, ia memiliki kecerdasan dan kapasitas kepemimpinan luar biasa. Ia memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama kurang lebih 34 tahun, dari 1641 hingga 1675. Masa pemerintahannya bahkan lebih panjang dibandingkan masa kekuasaan Soeharto yang berlangsung sekitar 32 tahun. Perbandingan ini tentu bukan untuk menyamakan konteks politik kedua zaman, melainkan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sesuatu yang asing dalam sejarah Aceh.

Kecerdasan merupakan salah satu modal kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya ditakuti oleh pihak eksternal, tetapi juga harus disegani dan dipercaya oleh masyarakat internal. Kejayaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda tidak dapat dilepaskan dari ekosistem politik, militer, ekonomi, dan intelektual yang menopang kesultanan. Kehadiran tokoh-tokoh dengan kapasitas intelektual seperti Ratu Safiatuddin memperlihatkan bahwa tradisi kecerdasan dan kepemimpinan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Aceh.

Bayangkan saja, jika perempuan Aceh pada masa itu mampu tampil sebagai pemimpin dengan kapasitas intelektual yang kuat, tentu kita patut bertanya bagaimana tradisi pendidikan dan kecerdasan masyarakat secara keseluruhan dibangun. Setidaknya, sejarah tersebut memberi pelajaran bahwa kualitas manusia jauh lebih penting daripada sekadar keberanian menunjukkan kekuatan.

Catatan sejarah itu tidak semata-mata mengedepankan cerita mistis, tetapi juga memperlihatkan kehidupan intelektual. Ada pembangunan manusia yang menghasilkan dampak positif bagi peradaban. Istilah sekarang, mungkin kita menyebutnya sebagai positive vibes. Masyarakat yang memiliki tradisi ilmu dan daya kritis tidak mudah dihasut karena terbiasa mempertanyakan informasi dan menguji argumentasi.

Bayangkan kalau sekarang ada calon kepala daerah perempuan. Jangan-jangan isu gender justru lebih dahulu dikedepankan ketimbang visi, misi, kapasitas, dan gagasan yang ditawarkan. Padahal, sejarah Aceh sendiri memberikan contoh bahwa perempuan pernah menduduki posisi kepemimpinan tertinggi dan menjalankan pemerintahan dalam waktu yang panjang.

Ini kemudian membawa kita pada kajian sosiologis. Peradaban Aceh seharusnya mengedepankan nilai dan etika Islam sebagaimana menjadi bagian penting dari sejarah masa lalunya. Ingat, bukan sekadar labelisasi Islam, melainkan nilai dan etikanya. Salah satunya adalah menghargai ilmu dan memiliki adab yang tinggi terhadap ilmu.

Lalu, pertanyaan sederhananya: bagaimana kita bisa beradab terhadap ilmu sementara kita enggan menemui ilmu?

Contoh sederhana saja, seberapa sering kita memverifikasi informasi dibandingkan melahapnya mentah-mentah tanpa mengunyahnya? Bahkan soal bendera yang pernah mengambil nyawa manusia, masih banyak orang yang belum memahami filosofi warna dan lambangnya. Katakanlah bendera itu berkibar di Aceh pada 4 Desember, lalu apa maknanya? Apakah kita sudah memahami sejarah, filosofi, konteks politik, serta konsekuensi dari simbol yang kita kibarkan?

Ketika 17 Agustus bendera Merah Putih berkibar di seluruh Indonesia, apa makna dan manfaatnya bagi Republik? Apakah angka-angka ketimpangan sosial-ekonomi langsung berubah? Apakah kemiskinan berkurang hanya karena bendera berkibar? Jangan-jangan, pengadaan bendera pun dikorupsi.

Pertanyaan tersebut bukan untuk merendahkan makna Merah Putih ataupun simbol perjuangan lainnya. Justru sebaliknya, kita sedang mempertanyakan apakah penghormatan terhadap simbol sudah sejalan dengan tanggung jawab untuk mewujudkan nilai yang diwakilinya. Bendera seharusnya menjadi pengingat tentang cita-cita bersama, bukan sekadar benda yang diperebutkan maknanya.

Kemudian soal Aceh Merdeka, pernahkah kita membaca dan mendengar bahwa Aceh menjadi hebat karena memiliki tokoh yang kebal bom? Seperti mitologi Gatotkaca atau dewa-dewa kuno. Bacaan sejarah justru mengajarkan bahwa tokoh-tokoh intelektual dan kecerdasan strategi turut menentukan keberhasilan perlawanan Aceh terhadap Portugis dan Belanda.

Teuku Umar, misalnya, dikenal memiliki kecerdasan dalam menyusun taktik perang. Keunggulannya bukan semata-mata terletak pada kekuatan fisik atau keberanian, melainkan kemampuan membaca situasi, menyusun strategi, dan memanfaatkan kondisi yang ada. Pasukannya pun membutuhkan kecerdasan untuk menerjemahkan instruksi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan dalam situasi yang tidak terduga.

Dengan demikian, keberanian tanpa kecerdasan bisa berubah menjadi tindakan yang gegabah. Sebaliknya, kecerdasan tanpa keberanian juga belum tentu menghasilkan perubahan. Keduanya membutuhkan etika dan tujuan yang jelas.

Secara sosiologis, kita dapat melihat bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir dan berorganisasi mampu bertahan dalam keterbatasan. Lalu, bagaimana dengan Perang Cumbok? Terlepas dari persoalan politik yang melatarbelakanginya, perang tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan dan pandangan dapat berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan sosial masyarakat Aceh sendiri.

Dalam perspektif saya, salah satu persoalan mendasarnya adalah kegagalan menemukan sintesis di antara pihak-pihak yang bertikai. Masing-masing memiliki pandangan, kepentingan, dan tokoh yang dianggap benar. Namun, mereka membutuhkan ruang dialog serta kepemimpinan yang mampu melampaui kepentingan kelompok. Hal serupa, dalam konteks yang berbeda, dapat kita lihat pada konflik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu saja, ini merupakan hipotesis dan cara pandang saya dalam membaca peristiwa sejarah, bukan kesimpulan tunggal yang menutup kemungkinan penafsiran lain.

Dalam filsafat, situasi seperti ini dapat didekati melalui pemikiran dialektika: perbedaan pandangan seharusnya tidak berhenti pada pertentangan, tetapi dicari jalan menuju sintesis. Tentu, tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Namun, tanpa kesediaan mendengarkan dan mencari titik temu, perbedaan justru akan terus diwariskan sebagai permusuhan.

Lalu, kita sampai pada diksi berikutnya sebagai hasil dari konflik dan perjuangan yang terjadi: syuhada. Siapa yang kemudian disebut syuhada?

Dalam literatur Islam, syuhada adalah orang-orang yang memperoleh kedudukan syahid berdasarkan ketentuan Allah dan syariat. Salah satu hal penting dalam pembahasan ini adalah keikhlasan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa nilai suatu amalan bergantung pada niatnya. Dalam hadis yang sangat populer disebutkan:

ุฅูู†ูŽู‘ู…ูŽุง ุงู„ู’ุฃูŽุนู’ู…ูŽุงู„ู ุจูุงู„ู†ูู‘ูŠูŽู‘ุงุชู

โ€œSesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya.โ€ (HR. Bukhari dan Muslim).

Persoalannya, siapa yang benar-benar mengetahui keikhlasan seseorang? Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia secara sempurna. Kita bisa melihat tindakan lahiriah seseorang, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memastikan seluruh isi batinnya.

Selain itu, terdapat pula keterangan dalam hadis tentang orang yang meninggal ketika mempertahankan harta, jiwa, keluarga, atau agamanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya adalah syahid (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain, terdapat pula keterangan mengenai orang yang meninggal karena mempertahankan jiwa dan keluarganya.

Namun, kita perlu berhati-hati. Tidak setiap orang yang mengaku sedang berjuang otomatis menjadi syahid. Tidak pula setiap kematian dalam konflik politik dapat langsung diberi predikat tersebut. Ada persoalan niat, tujuan, tindakan, dan ketentuan syariat yang tidak boleh diabaikan. Kesyahidan bukan sekadar gelar yang diberikan berdasarkan keberpihakan politik atau romantisme sejarah.

Nah, terkait ikhlas, kita kembali pada pertanyaan awal. Mereka yang melarang maupun menyuruh bendera Aceh berkibar, termasuk mereka yang melakukannya, apa sebenarnya niatnya? Demikian pula mereka yang menginginkan Aceh Merdeka maupun mereka yang ingin Aceh tetap menjadi bagian dari Republik, apa niatnya?

Pertanyaan ini sederhana, tetapi memiliki dampak dunia dan akhirat. Sebab, niat tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, tetapi juga dengan apa yang kita lakukan dan akibat yang ditimbulkannya. Kita tidak bisa mengklaim diri paling ikhlas, paling benar, atau paling berjasa hanya karena berdiri di balik sebuah simbol perjuangan.

Di sisi lain, persoalan ini juga memiliki dimensi hukum dan tanggung jawab sosial. Perdebatan tentang bendera semestinya diselesaikan melalui pemahaman sejarah, dialog, ketentuan hukum yang berlaku, serta penghormatan terhadap hak dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai simbol yang seharusnya mengingatkan kita pada sejarah justru menjadi alasan untuk mengulang luka sejarah.

Jadi, seberapa penting melarang bendera Aceh berkibar? Sebaliknya, seberapa penting pula bendera itu harus berkibar? Apakah kita sudah memahami makna dan konsekuensinya, atau sekadar mengikuti arus emosi dan identitas kelompok?

Mari kita renungkan bersama. Tidak perlu terburu-buru menjadi pembela atau penentang. Sesekali, duduklah, buka kembali buku sejarah, pelajari ketentuan hukum, periksa informasi, dan dengarkan pandangan yang berbeda. Sebab, mencintai Aceh tidak harus selalu diwujudkan dengan suara paling keras. Bisa jadi, mencintai Aceh justru dimulai dengan kesediaan untuk berpikir lebih jernih, menjaga kehidupan manusia, dan membangun peradaban ilmu.

Mari renungkan sambil ngopi dan scroll media sosial.

Wallahu a’lam bishawab.

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan pandangan dan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak serta-merta mencerminkan atau mewakili pandangan redaksi SajanBestie.com.

Tulis komentar

Alamat surel tidak akan dipublikasikan.