Bayangkan kita memiliki sebuah rumah dengan halaman yang luas. Di halaman itu tumbuh berbagai tanaman, ada pohon yang memberikan keteduhan, air yang mengalir, serta burung-burung yang hidup di sekitarnya. Suatu hari, kita memutuskan untuk membangun lebih banyak ruangan demi kenyamanan keluarga. Tanaman ditebang, tanah digali, dan sebagian halaman ditutup dengan beton. Rumah memang menjadi lebih besar, tetapi perlahan udara terasa panas, air semakin sulit ditemukan, dan burung-burung mulai pergi. Kita mungkin merasa pembangunan telah membawa kemajuan, tetapi pernahkah kita bertanya, apakah rumah itu masih nyaman untuk semua makhluk yang hidup di dalamnya?
Analogi sederhana ini mengingatkan saya bahwa pembangunan tidak selalu bisa diukur dari seberapa banyak sesuatu berhasil dibangun atau seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Ada hal lain yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana alam diperlakukan dalam proses pembangunan tersebut. Persoalan inilah yang menjadi perhatian sebuah artikel dalam Jurnal Filsafat berjudul “Ecosophy and Transitivity in Prabowo Subianto’s Independence Day Speech: An Ecolinguistic Analysis”, yang ditulis oleh Jonathan Irene Sartika Dewi Max, Anwar Ibrahim Triyoga, Aprillia Firmonasari, dan Merry Andriani.
Artikel yang terbit pada Volume 36, Nomor 2, tahun 2026, halaman 190–213 ini mengajak pembaca melihat sesuatu yang mungkin jarang disadari: bahasa yang digunakan pemimpin politik ketika berbicara tentang lingkungan ternyata dapat membentuk cara masyarakat memahami alam. Kata-kata bukan sekadar alat untuk menyampaikan gagasan. Bahasa juga dapat memengaruhi apa yang dianggap penting, siapa yang dipandang memiliki peran, dan persoalan apa yang akhirnya mendapat perhatian.
Penelitian ini secara khusus menganalisis pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 yang disampaikan pada 15 Agustus 2025. Pidato tersebut memuat berbagai pembahasan mengenai pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, serta upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.
Para peneliti ingin melihat bagaimana alam ditempatkan dalam pidato tersebut. Apakah hutan, sungai, tanah, dan berbagai makhluk hidup dipandang sebagai bagian penting yang harus dijaga? Ataukah alam lebih banyak dibicarakan sebagai sumber daya yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi?
Untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti menganalisis susunan bahasa dalam pidato. Secara sederhana, mereka memperhatikan siapa yang melakukan tindakan, apa yang menjadi sasaran tindakan, dan bagaimana suatu peristiwa digambarkan. Dari 473 klausa yang dianalisis, proses yang paling banyak ditemukan adalah proses tindakan, yakni sebanyak 271 klausa atau sekitar 50,95 persen. Pola ini menunjukkan bahwa pidato banyak menonjolkan tindakan pemerintah sebagai pihak yang membangun, mengatur, mengambil keputusan, dan menjalankan berbagai program.
Temuan tersebut menjadi menarik ketika dikaitkan dengan cara alam digambarkan. Dalam banyak bagian pidato, pemerintah tampil sebagai pihak yang aktif, sedangkan alam lebih sering ditempatkan sebagai sesuatu yang dikelola, dikendalikan, atau dimanfaatkan. Sumber daya alam, misalnya, dibicarakan dalam kaitannya dengan pengelolaan negara dan kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, alam cenderung hadir sebagai objek pembangunan, bukan sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan kepentingan tersendiri.
Di sinilah kritik utama jurnal tersebut muncul. Menurut para peneliti, cara berbicara seperti itu dapat memperkuat pandangan bahwa alam terutama berguna karena mampu memberikan manfaat bagi manusia. Hutan menjadi penting karena menghasilkan keuntungan, tanah menjadi bernilai karena bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi, dan sumber daya alam dianggap berharga karena dapat mendukung kemajuan negara. Padahal, alam memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan manusia.
Penulis juga menyoroti bagaimana kerusakan lingkungan dalam pidato tersebut lebih banyak dibingkai sebagai persoalan kerugian ekonomi dan pelanggaran hukum. Misalnya, pembahasan mengenai tambang ilegal menekankan potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp300 triliun. Penindakan terhadap aktivitas ilegal tentu penting. Namun, jurnal ini mengkritisi bahwa perhatian terhadap kerugian negara tidak selalu diikuti pembahasan yang seimbang mengenai kerusakan hutan, pencemaran air, hilangnya habitat hewan, atau kehidupan masyarakat yang terdampak.
Saya melihat persoalan ini seperti seseorang yang hanya menghitung kerugian ketika sebuah rumah mengalami kebakaran berdasarkan harga barang-barang yang hangus. Padahal, ada hal lain yang tidak kalah penting, seperti hilangnya tempat tinggal, rusaknya lingkungan sekitar, dan terganggunya kehidupan orang-orang di dalamnya. Begitu pula dengan alam. Kerusakan lingkungan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan nilai uang yang hilang, sebab ada kehidupan yang ikut terdampak dan belum tentu dapat dipulihkan dengan mudah.
Artikel ini juga membahas gagasan ekosofi, yaitu cara berpikir yang menempatkan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam sebagai sesuatu yang perlu dihargai. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai pidato berdasarkan sejumlah nilai, seperti penghargaan terhadap kehidupan, kesejahteraan semua makhluk, kepedulian terhadap masa depan, perlindungan alam, keadilan sosial, serta kemampuan menghadapi perubahan lingkungan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum menjadi inti dari pidato yang diteliti. Perhatian terhadap kesejahteraan lebih banyak diarahkan kepada manusia, sementara kehidupan tumbuhan, hewan, dan ekosistem belum mendapat tempat yang setara. Bahkan ketika masa depan generasi berikutnya disebutkan, pembahasannya masih berada dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Penulis tidak mengabaikan bahwa pidato tersebut juga memuat upaya penertiban tambang ilegal dan pengambilalihan perkebunan yang melanggar aturan. Tindakan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Namun, menurut jurnal, tindakan tersebut belum cukup untuk menunjukkan kepedulian ekologis yang mendalam apabila tujuan utamanya tetap berkaitan dengan penguasaan sumber daya dan kepentingan ekonomi negara.
Karena itu, para peneliti mengategorikan wacana dalam pidato tersebut sebagai wacana yang merusak lingkungan. Penilaian ini merupakan hasil analisis kritis terhadap bahasa dan sudut pandang yang dibangun dalam pidato, bukan pernyataan bahwa seluruh program pemerintah pasti merusak lingkungan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana alam direpresentasikan melalui bahasa, bukan pada pengukuran langsung dampak setiap kebijakan di lapangan.
Jika dikaitkan dengan kehidupan kekinian, pembahasan jurnal ini terasa sangat relevan. Kita hidup di tengah berbagai proyek pembangunan, pertambangan, perluasan perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semua itu sering dibicarakan dengan kata-kata seperti kemajuan, investasi, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Kata-kata tersebut tentu tidak salah. Namun, kita perlu melihat apakah kemajuan yang dimaksud juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering menggunakan cara berpikir yang serupa. Sebuah kawasan hutan mungkin dianggap lebih bernilai ketika telah berubah menjadi lahan produktif. Sungai dianggap berguna ketika dapat mendukung kegiatan ekonomi. Padahal, hutan juga membantu menjaga keseimbangan air, sungai menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk, dan tanah memiliki kemampuan yang terbatas untuk menanggung berbagai aktivitas manusia.
Jurnal ini mengingatkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya berkaitan dengan tindakan nyata, seperti menebang pohon, membuang limbah, atau membuka lahan. Persoalan lingkungan juga berhubungan dengan cara kita memandang dan membicarakan alam. Jika alam terus-menerus disebut sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan, masyarakat bisa terbiasa menganggap eksploitasi sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, jika alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang saling terhubung, maka menjaga lingkungan dapat menjadi bagian penting dari makna pembangunan.
Meski demikian, penelitian ini memiliki batasan. Analisis hanya berfokus pada satu pidato, yaitu pidato Presiden Prabowo dalam peringatan kemerdekaan ke-80. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan seluruh pandangan pemerintah atau semua kebijakan lingkungan di Indonesia. Kekuatan penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bagaimana bahasa dalam satu pidato dapat mengungkap cara tertentu dalam memandang alam dan pembangunan.
Pada akhirnya, pembangunan seharusnya tidak hanya membuat negara semakin kaya atau masyarakat semakin sejahtera dalam jangka pendek. Pembangunan juga perlu memastikan bahwa hutan tetap hidup, sungai tetap bersih, tanah tetap subur, dan generasi mendatang masih memiliki lingkungan yang layak untuk ditinggali. Kemajuan yang mengabaikan alam berisiko meninggalkan beban yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya.
Melalui jurnal ini, saya diajak untuk lebih kritis dalam mendengarkan bahasa politik, terutama ketika berbicara tentang pembangunan dan lingkungan. Kita tidak cukup hanya bertanya apa yang akan dibangun, berapa keuntungan yang diperoleh, atau seberapa besar manfaatnya bagi negara. Kita juga perlu bertanya: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampak, dan bagaimana nasib alam setelah pembangunan itu selesai?
Bahasa memang tidak secara langsung menebang pohon atau mencemari sungai. Namun, bahasa dapat membentuk cara berpikir yang kemudian memengaruhi keputusan dan tindakan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, aktivis, atau para ahli. Masyarakat juga perlu membangun kesadaran untuk melihat alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, bukan sekadar sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa batas.
Bagi pembaca yang ingin memahami lebih jauh bagaimana bahasa politik dapat membentuk pandangan terhadap lingkungan, jurnal ini layak dibaca secara langsung. Artikel lengkapnya dapat diakses melalui laman resmi Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada berikut: