Politik seharusnya menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, membangun keadilan, dan menentukan arah kehidupan berbangsa. Namun, dalam kenyataan sejarah, politik juga dapat berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi kebebasan. Ketika hukum digunakan bukan untuk melindungi masyarakat, melainkan untuk mengendalikan mereka, kejahatan politik menjadi persoalan serius dalam kehidupan demokrasi.
Persoalan inilah yang dibahas Hendardi dalam artikel ilmiahnya berjudul “Kejahatan Politik di Indonesia”. Tulisan tersebut mengajak pembaca memahami kejahatan politik tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga melalui kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya.
Kejahatan Tidak Sekadar Pelanggaran Hukum
Dalam pembahasannya, Hendardi memulai dengan pertanyaan mendasar tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Secara umum, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika hukum itu sendiri tidak mencerminkan keadilan dan persamaan bagi seluruh warga negara.
Hukum semestinya berlaku secara setara, baik bagi masyarakat maupun bagi mereka yang memegang kekuasaan. Akan tetapi, ketika aturan hukum dibuat atau diterapkan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, hukum dapat kehilangan fungsi keadilannya. Dalam keadaan seperti ini, hukum berpotensi menjadi instrumen penindasan.
Ketika Hukum Menjadi Alat Kekuasaan
Hendardi menyoroti praktik politik pada masa Orde Baru, ketika sejumlah produk hukum dinilai bersifat represif dan membatasi kebebasan masyarakat. Aturan-aturan tersebut, menurut artikel, digunakan untuk mempertahankan legitimasi penguasa sekaligus mengendalikan ruang gerak masyarakat sipil.
Dalam situasi tersebut, kritik terhadap pemerintah dan perbedaan pandangan politik dapat dipandang sebagai ancaman. Hukum tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan, tetapi juga dapat digunakan untuk membatasi oposisi dan mempertahankan dominasi politik.
Gagasan ini memperlihatkan bahwa kejahatan politik tidak selalu dapat dipahami hanya melalui tindakan individu yang melanggar aturan. Kita juga perlu melihat bagaimana kekuasaan membentuk aturan, menentukan siapa yang dianggap bersalah, dan siapa yang memperoleh perlindungan hukum.
Ketimpangan Sosial-Ekonomi sebagai Akar Kejahatan
Salah satu gagasan penting dalam tulisan Hendardi adalah bahwa kejahatan dapat terbentuk melalui kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ia menempatkan ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk kejahatan.
Ketika kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan, hubungan sosial dapat dipenuhi konflik kepentingan. Hendardi mengaitkan keserakahan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dengan kecemburuan sosial dari kelompok yang mengalami ketidakadilan.
Perspektif ini tidak berarti bahwa seluruh kejahatan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Namun, penulis menekankan bahwa lingkungan sosial dan sistem ekonomi turut membentuk kondisi yang memungkinkan kejahatan berkembang. Karena itu, upaya mengatasi kejahatan perlu mempertimbangkan persoalan ketimpangan dan struktur sosial yang melatarbelakanginya.
Politik Bukan Sesuatu yang Harus Ditakuti
Artikel ini juga mengkritik pandangan yang menggambarkan politik sebagai sesuatu yang kotor dan penuh intrik. Menurut Hendardi, anggapan tersebut dapat membuat masyarakat menjauh dari partisipasi politik, padahal politik merupakan sarana penting untuk memperjuangkan hak dan kepentingan bersama.
Penulis menguraikan bagaimana politik pada masa Orde Baru diarahkan melalui jalur-jalur resmi yang ditentukan oleh penguasa. Ruang bagi perbedaan pendapat dan oposisi menjadi terbatas. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kesempatan untuk secara bebas menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.
Padahal, berbagai persoalan ekonomi seperti upah layak, kesejahteraan buruh, dan distribusi sumber daya juga berkaitan erat dengan keputusan politik. Politik bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan bagian dari perjuangan masyarakat untuk mengubah kondisi kehidupannya.
Kejahatan Politik dan Perspektif Hak Asasi Manusia
Hendardi menunjukkan bahwa definisi kejahatan politik dapat berbeda bergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam sudut pandang penguasa yang dikritik penulis, orang-orang yang menentang pemerintah dapat ditempatkan sebagai pelaku kejahatan politik. Sebaliknya, jika dilihat melalui perspektif hak asasi manusia, tindakan penguasa yang membatasi kebebasan, melakukan penahanan sewenang-wenang, atau membungkam kritik juga dapat dipersoalkan sebagai bentuk kejahatan politik.
Penulis mengangkat sejumlah peristiwa sejarah Indonesia, termasuk pelarangan buku, pembredelan pers, serta berbagai peristiwa kekerasan terhadap masyarakat. Contoh-contoh tersebut digunakan untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan negara juga perlu dinilai secara kritis dan tidak boleh ditempatkan di luar jangkauan pertanggungjawaban.
Dengan demikian, persoalan kejahatan politik tidak cukup dilihat dari siapa yang dituduh melanggar hukum. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah hukum dan kekuasaan benar-benar bekerja untuk melindungi hak-hak masyarakat.
Relevansi Pemikiran Hendardi bagi Demokrasi
Meski artikel ini berangkat dari pengalaman politik Indonesia pada masa Orde Baru, gagasannya tetap relevan sebagai bahan refleksi bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu dan lembaga pemerintahan, tetapi juga hukum yang adil, kebebasan berpendapat, serta ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.
Dalam demokrasi, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik. Perbedaan pendapat tidak semestinya secara otomatis dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, keterbukaan terhadap kritik dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Artikel ini juga mengingatkan pembaca untuk tidak menerima begitu saja setiap klaim yang disampaikan oleh pihak berkuasa. Kebijakan, aturan, dan tindakan politik perlu dinilai berdasarkan keadilan, dampaknya terhadap masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penutup: Hukum Harus Melindungi, Bukan Menindas
Melalui artikel “Kejahatan Politik di Indonesia”, Hendardi mengajak pembaca melihat bahwa kejahatan politik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum oleh individu. Kejahatan juga dapat berkaitan dengan ketimpangan sosial-ekonomi, pembatasan kebebasan, dan penggunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan.
Pesan penting dari tulisan ini adalah bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi masyarakat. Kekuasaan politik perlu diawasi, sementara masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan hak-haknya.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima perbedaan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum.
Baca Jurnal Ilmiah Aslinya
Review ini disusun berdasarkan artikel Hendardi, “Kejahatan Politik di Indonesia”, yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum & Pembangunan. Untuk membaca naskah ilmiah aslinya, silakan kunjungi tautan berikut:
Baca dan unduh artikel ilmiah “Kejahatan Politik di Indonesia”